Jakarta, www.geoenergi.co.id – Asosiasi Batu Bara Dunia, bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum lama ini mempromosikan teknologi HELE (High Efficiency Low Emissions) untuk digunakan pada pengembangan PLTU batubara di Indonesia, guna merespon komitmen Pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca.
Greenpeace mengkritik keras langkah yang diambil pemerintah yang masih tetap bersikeras menggunakan PLTU batubara sebagai sumber listrik Indonesia di tahun-tahun mendatang. “Teknologi USC (ultra super critical) pada PLTU batubara hanya meningkatkan efisiensi pembakaran tanpa secara signifikan mengurangi jumlah emisi. Bahkan emisi karbon yang dihasilkan oleh USC masih lebih besar dua kali lipat dari hasil pembakaran gas. Sebagai contoh, untuk satu PLTU batubara Batang yang direncanakan dengan teknologi USC kapasitas 2×1000 MW tetap akan mengeluarkan 10,8 juta ton CO2/tahun yang setara dengan 2,6% emisi Indonesia di sektor energi pada tahun 2010,” ungkap Hindun Mulaika Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
Dengan rencana ekspansi PLTU batubara yang masif dibawah proyek 35000 MW, Indonesia hanya akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai emiter CO2 besar di tingkat global.
Ini saatnya pemerintah Indonesia menyesuaikan kembali arah pembangunan di sektor energi setelah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 atau 41% dengan bantuan internasional, pada perjanjian Paris lalu. Untuk menahan laju kenaikan suhu dibawah 2 derajat, dunia harus mencapai nol emisi di tahun 2060-2080 yang berarti pada tahun 2050 dunia harus sudah meninggalkan ketergantungannya terhadap energi fosil.
Tidak hanya dampak perubahan iklim, tetapi polusi udara yang dikeluarkan oleh PLTU batubara juga mengancam kesehatan masyarakat. Polusi batubara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan, stroke, penyakit jantung sampai kanker paru. Greenpeace melakukan kalkulasi bahwa hanya dengan PLTU batubara yang beroperasi saat ini saja, telah menghasilkan 6500 jiwa kematian dini tiap tahunnya.
“Keinginan Asosiasi Batubara dan juga pemerintah Indonesia ini sungguh tidak masuk di akal. Seluruh negara di dunia telah memulai transisinya untuk mengembangkan energi terbarukan secara masif. Sebut saja, 200 PLTU batubara di Amerika telah ditutup, bahkan Cina telah menambah 31 GW tenaga angin pada tahun 2015 dan 15 GW dari tenaga surya. Dukungan terhadap PLTU batubara hanya akan mengunci dan memperlambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” ujar Hindun.
Kemiskinan energi yang dialami oleh 13-15% penduduk Indonesia juga dapat diselesaikan oleh sumber energi terbarukan yang dapat diambil langsung dari sumber lokal, baik itu panas bumi, air, matahari atau angin. Desentralisasi listrik adalah sistem terbaik untuk menjangkau masyarakat di daerah kepulauan, kita tidak akan banyak hilang daya di transmisi dan akan lebih efisien secara biaya. “Jadi jelas PLTU batubara skala besar bukanlah jawaban solusi keadilan energi di Indonesia, itu adalah informasi salah yang selalu diungkapkan kepada masyarakat Indonesia agar bisnis pertambangan batubara bisa terus berlangsung ditengah lesunya permintaan pasar global,” tutupnya. (Pam)
