Jakarta, www.geoenergi.co.id — Potensi dari aktivitas pertambangan rakyat yang tersebar di daerah-daerah Indonesia sangatlah besar. Tapi hingga saat ini tampaknya dibiarkan oleh pemda atau pemwerintah pusat. Tambang rakyat dapat membantu menambah income bagi sekitar dua juta penambang dan sektor usaha lain. Selain itu negara pun bisa mendapatkan ratusan milyar rupiah dari pajak, royalti, dan retribusi.
Persoalan itulah yang mengemuka saat diadakan konferensi pers Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), di Jakarta, Minggu (8/10). Menurut Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto potensi tersebut terlepas karena pemerintah tidak pernah menetapkan pertambangan rakyat sebagai kegiatan yang legal.
Lanjut Gatot, legalitas tambang rakyat dapat diproses ijinnya jika lokasi tambang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Salah satu ketentuan yang mengatur itu ada pada Pasal 24 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Pasal tersebut menyebutkan, “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”
Apabila mengacu dengan bunyi kalimat di pasal tersebut sebenarnya pemerintah dapat segera melegalkan. “Faktanya, untuk mendapat ijin pertambangan rakyat atau IPR, sekarang malah tambah rumit dan susah didapat terutama setelah perijinan pindah dari bupati ke gubernur sejak 2015 lalu,” ucap Gatot miris.
Selain menyampaikan potensi tambang rakyat, Gatot mengungkapkan bahwa APRI berencana menyelenggarakan Kongres ke-II dan Konferensi Internasional Pertambangan Rakyat Indonesia pada tanggal 1-4 November 2016 bertempat di Auditorium PT Aneka Tambang (Antam) di Jakarta.
Kongres II rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan dihadiri peserta sebanyak 1000 penambang yang berasal dari seluruh Indonesia. Selain itu acara tersebut juga akan mendatangkan peneliti internasional.
“Untuk hari kedua, konferensi internasional tambang rakyat diikuti sebanyak 200 perserta, 40 pembicara dari 50 negara. Dan yang sudah konfirm sebanyak 10 negara,” ujarnya.
Aapun tujuan digelarnya acara itu untuk menampaikan perkembangan APRI yang sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. konferensi juga akan memaparkan hasil penelitian dari berbagai universitas baik dari luar dan dalam negeri.
Selain itu, tambahnya, salah satu tujuan kongres untuk menyampaikan kepada pemerintah adalah tambang rakyat ini adalah usaha yg belum jelas dan belum diketahui oleh banyak orang. “Pasalnya, potensi tambang rakyat sangat besar, dan mampu menghasilkan omzet ekonomi yang cukup besar bagi pemasukan negara,” jelasnya.
Dan sebagai informasi, anggota APRI adalah semua orang yang berkecimpung dalam kegiatan pertambangan rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Saat ini pembuatan kartu tanda anggota (KTA) telah dimulai dengan target tahun 2018 akan mencapai 3 juta anggota. Anggota APRI terdiri dari penambang emas, penambang pasir, penambang batu, penambang minyak, penambang garam, penambang belerang, penambang intan, penambang batu permata/akik, dan penambang-penambang lainnya termasuk penambang limbah elektronik di perkotaan. (Pam)
