www.geoenergi.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, beberapa hari lalu. Kunjungan kerja ini, Menteri Jonan meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit V dan VI di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Area Penyaluran dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Minahasa di Kota Tomohon. “Energi panas bumi adalah bagian penting dalam mendukung Program 35.000 mega watt (MW). Selain itu, pasokan listrik menyambut Natal dan Tahun Baru juga harus memadai,” ungkap Menteri ESDM.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong
Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Sumber Daya Panas Bumi Lahendong memiliki dua wilayah prospek pengembangan Panas Bumi, yakni PLTP Lahendong Unit I s.d. IV (PLTP existing) di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Sementara PLTP Lahendong Unit V s.d. VI berada di Kabupaten Minahasa. Saat ini, total kapasitas terpasang di PLTP Lahendong Unit I s.d. V mencapai 100 MW dan direncanakan akan dikembangkan PLTP Lahendong Unit VI sebesar 20 MW, sehingga total kapasitas dari WKP ini akan mencapai 120 MW.
“Terkait pengembangan panas bumi di Minahasa ke depan,
Pemerintah secara umum mendukung adanya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan PLTP Lahendong merupakan bentuk pemanfaatan EBT untuk mencapai porsi bauran energi nasional yang bersumber dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025,” tutur Menteri Jonan dalam sambutannya.
Pengembangan PLTP Lahendong Unit V dan VI telah dilakukan sejak tahun 2007 oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) dengan total investasi sebesar USD 228,7 Juta. Secara keseluruhan, proyek PLTP Lahedong Unit V sudah Commercial Operation Date (COD) pada 15 September 2016 lalu. Sementara untuk proyek PLTP Lahendong Unit VI, saat ini telah mencapai 95,34% dan ditargetkan COD pada 23 Desember 2016.
“Gubernur Sulawesi Utara, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) ingin mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, jika berkenan Bapak Presiden nanti meresmikan PLTP Lahendong unit V dan VI. Tahap sekarang ini, kami lihat dulu sebelum agenda peresmian tersebut,” ungkap Menteri ESDM. Lebih lanjut Menteri Jonan berharap agar dalam pengembangan PLTP Lahendong ini, selalu memperhatikan kearifan lokal, sehingga proyek ini mendapat dukungan dari masyarakat Tomohon dan Minahasa.
Area Penyaluran dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Minahasa
Usai meninjau PLTP Lahendong di Tompaso, Menteri Jonan, bertolak ke PLN AP2B Sistem Minahasa di Kota Tomohon. PLN AP2B ini membawahi empat unit Transmisi dan Gardu Induk (TRAGI) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, yakni TRAGI Sawangan, TRAGI Lopana, TRAGI Gorontalo, dan TRAGI Palu. Saat ini PLN AP2B Sistem Minahasa bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Interkoneksi Minahasa, Kotamobagu, Gorontalo, dan Subsistem Palu. “AP2B Sistem Minahasa ini vital, karena menangani pasokan listrik di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo,” terang Menteri ESDM. Adapun beban netto tertinggi AP2B Sistem Minahasa mencapai 340 MW saat beban puncak malam.
Daya mampu pasokan tenaga listrik pada Sistem Sulawesi Utara – Gorontalo (Sulutgo) pada kondisi normal mencapai 366,9 MW, sedangkan beban netto tertinggi mencapai 340 MW pada malam hari, sehingga terdapat cadangan 26,9 MW pada saat beban puncak.
Menghadapi Hari Raya Natal 2016, sistem kelistrikan Sulutgo memiliki daya mampu pasok sebesar 408,9 MW dengan perkiraan beban puncak 298,9 MW sehingga masih memiliki cadangan daya sebesar 110 MW. Di samping itu, Sistem Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Hari Raya Natal 2016 memiliki daya mampu pasok 144,6 MW dan perkiraan beban puncak sebesar 123,3 MW, sehingga cadangan daya sebesar 21,2 MW. Pasokan tenaga listrik selama Periode Natal dan Tahun Baru diperkirakan berada pada kondisi “pasokan cukup”.
“Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, walaupun status pasokan listrik berada pada kategori “pasokan cukup”, saya harap kita tetap selalu teliti, cek dan cek kembali, agar masyarakat tetap tenang dalam menjalankan ibadah dan agenda lainnya di akhir tahun. Saya pun akan terus memantau dan segera laporkan jika ada hal mendesak yang memerlukan keputusan saya,” tutup Menteri Jonan.
