Presiden FSPPB: Dirut Pertamina Harus Bebas dari Anasir Partai Politik

0
324
Share on Facebook
Tweet on Twitter
foto: bumn.go.id

Jakarta,www.geoenergi.co.id – Terkait dengan pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (persero) tentunya sangat mengagetkan kalangan masyarakat energi. Melihat kondisi seperti itu Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menanggapi melalui keterangan tertulis pada www.geoenergi.co.id, Jumat (3/2).

Menurut Noviandri, “Kalau melihat dari sisi kinerja tentunya kita mahfum bahwa pada saat inilah kinerja Pertamina terbaik dengan mendapatkan profit hampir 40 Triliun, sehingga mampu melampaui profit dari raksasa Migas seperti Petronas.”

Moviandri paham betul pencopotan jabatan di direksi biasanya jika ada kinerja yang jelek. “Kalau kinerja direksi jelek tentunya wajar bila dicopot bahkan FSPPB yang akan mengusulkan ke pemerintah untuk dilakukan pencopotan,” katanya

Dan, terkait dengan santernya soal kepemimpinan “matahari kembar” di Pertamina yang selama ini menjadi berita, Novi menanggapi, “Tidak bisa hanya di salah Dirut dan Wadirut. Karena mereka tentunya punya tugas masing masing yang harus diselesaikan. Tanggung jawab ini juga ada di Komisaris Pertamina, karena dengan adanya posisi Wadirut secara operasional tentu hal ini tdk terhindarkan. Maka dari itu kami mengusulkan untuk masa ke depan tidak perlu lagi ada jabatan Wadirut,” tegasnya.

Noviandri juga menjelaskan bahwa keputusan pencopotan ini memang hak dari pemegang saham (Pemerintah). Tapi tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan sewenang wenang harus pada tujuan untuk lebih membuat Pertamina menjadi besar, maju dan menjadi andalan pemerintah dalam mendukung APBN baik dari sisi pajak maupun deviden. Jangan sampai langkah ini ditunggangi oleh agenda politik sehingga membuat Pertamina terbebanani untuk berkembang.

“Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan siapa pun Direktur Utama Pertamina nantinya harus mampu membawa Pertamina lebih baik ke depan. Selain itu bebas dari anasir partai politik maupun kegiatan politik. Tantangan penyediaan BBM ke masyarakat ke depan semakin berat, dan Pertamina harus fokus, sehingga ini terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Pam)

LEAVE A REPLY