Jakarta, www.geoenergi.co.id – Pemerintah tidak jadi melaksanakan program Elpiji Tepat Sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin secara bertahap pada tahun ini. Kebijakan agar penyaluran elpiji 3 kilogram tepat sasaran tersebut baru akan dilakukan serentak sekitar Februari atau Maret tahun 2018 mendatang.
Terkait pelaksanaan Elpiji Tepat Sasaran ini, sebelumnya Pemerintah telah melakukan uji coba di kota Tarakan Kalimantan Utara cukup berhasil dengan menggunakan sistem kuota di mana tiap rumah tangga dibatasi pembeliannya sebanyak 3 tabung per bulan. Semenjak itu, Kota Tarakan tidak lagi merasakan kelangkaan elpiji.
Dalam pelaksanaan Program Elpiji Tepat Sasaran ini, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Kartu Bansos. Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). berjumlah 26,6 juta.
Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam Raker dengan Komisi VII DPR, Kamis (30/3) mengatakan, program Elpiji Tepat Sasaran dapat mengurangi kebocoran penjualan elpiji 3 kilogram yang saat ini bebas dipakai oleh siapa saja.
Lebih lanjut Jonan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar subsidi elpiji 3 kilogram ini, diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, sehingga masyarakat yang berhak saja yang dapat menerimanya.
Sementara itu menurut IGN Wiratmajapudja Dirjen Migas setelah RDP dengan Komisi VII, “Keputusan kemarin dari Pak Menteri ESDM setelah rapat dengan pimpinan negara, ditetapkan tahun 2018 langsung implementasi di seluruh Indonesia.”
Lanjut Wirat, sebelumnya, Pemerintah berencana melakukan uji coba di empat pulau yaitu Pulau Bangka, Batam, Lombok dan Bali, pada April 2017. Proses identifikasi masyarakat yang berhak menerimanya juga telah dilakukan.
Dengan pembatalan tersebut, maka pada tahun ini Pemerintah akan mulai menyiapkan infrastruktur dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dana yang disediakan Rp 30 miliar.
“Sekarang kita menyiapkan infrastruktur seperti EDC, kartu. Kita sebarin semua. Jadi ketika waktunya tiba, 1 Februari misalnya, semua mulai bareng,” jelas Wirat.
Infrastruktur berupa mesin dan kartu, akan disiapkan oleh bank-bank yang telah ditunjuk. Sedangkan sosialisasi akan dilakukan oleh Pemerintah atau BUMN seperti PT Pertamina. (Pam/foto:ist)
