Bandung, www.geoenergi.co.id – Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) PT Pertamina (Persero) berada di bawah Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hari Jumat (27/10) mengadakan seminar dan focus group discussion “Kedaulatan Maritim sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional” di Hotel Jayakarta Bandung.
Dalam kesempatan itu Ketua Umum SP FKPPA, Capt. Sofyani Faisol meminta pada pemerintah sebaiknya membentuk Direktorat Perkapalan ketimbang harus membentuk anak usaha baru di Pertamina. “Direktorat Perkapalan dinilai jauh lebih efektif dalam memotong rentang birokrasi pengambilan kebijakan,” tegas Sofyani.
Lebih lanjut Sofyani mengungkapkan bahwa dalam perjuangan selama tiga tahun belakangan SP FKPPA menilai kebijakan Kementerian BUMN terhadap PT Pertamina dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Tuntutan SP FKPPA agar di Pertamina dibentuk Direktorat Perkapalan hingga kini belum terwujud dengan alasan efisiensi. Sebaliknya, pada Agustus 2017 lalu, Kementerian BUMN malah membentuk Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko serta Direktorat Manajemen Aset,” kata Sofyani dengan nada keras.
Sofyani menyampaikan pula sikap SP pada saat itu menerima keputusan dengan alasan efisiensi. “Kami terima waktu itu karena alasannya efisiensi, tetapi ternyata ada penambahan direktorat baru. Itu jelas sudah melanggar komitmen efisiensi itu sendiri. Kalau memang mau dibentuk kenapa bukan Direktorat Perkapalan,” tegas Sofyani.
Kekecewaan sang Ketua Umum SP FKPPA semakin memuncak karena Kementerian BUMN juga berencana menambah anak usaha baru, PT Pertamina International Shipping. Anak usaha itulah yang bertugas menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia.
“Anak usaha baru tersebut justru akan memperlebar rentang birokrasi yang pada akhirnya berdampak pada visi maritim Presiden Jokowi,” tuturnya.
Sofyani berpendapat, “Seharusnya pemerintah mengembalikan model dulu semasa masih ada Direktorat Perkapalan. Karena ketahanan energi nasional itu harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Direktorat Hulu, Direktorat Perkapalan, dan Direktorat Hilir merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.”
Apalagi sekarang ini Pertamina telah memiliki anak usaha di sektor shipping yaitu PT Pertamina Trans Kontinental (PTK). Dengan membentuk anak usaha baru PT Pertamina International Shipping, jelas akan mematikan usaha PT PTK yang sudah 55 tahun berdiri.
“Pendirian anak usaha pertamina akan mengancam cita-cita presiden untuk mewujudkan poros maritim dunia yang harusnya bisa menjadikan PT Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di sektor shipping kelas dunia,” tutupnya. (Pam/foto: pam)
