Jakarta, www.geoenergi.co.id – Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ron 89 milik Vivo memberikan bukti liberalisasi sektor hilir migas terutama untuk BBM yang banyak dikonsunsi masyarakat bawah. Adapun alasan Pemerintah membolehkan PT Vivo Energi menjual BBM Ron 89 dalam upaya mewujudkan BBM satu harga dengan menyediakan bensin murah untuk rakyat, demikian pendapat dari Dr. Iwan Ratman, Praktisi Migas kepada wartawan, Rabu (8/11) di Jakarta.
Pernyataan Pemerintah itu memakai logika terbalik, lanjut Iwan. “Penugasan Pertamina untuk BBM satu harga sempat menimbulkan polemik karena Pertamina menyatakan mengalami kerugian puluhan trilyun. Sedangkan Vivo tidak ditugaskan untuk menjual BBM level bawah di semua pelosok negeri termasuk Papua. Alasannya karena tidak ekonomis,” katanya.
Iwan juga menyatakan, “Dengan tampilnya Vivo di pasar premium, tentu akan menggerus pasar Pertamina, sehingga margin subsidi harga premium yang diterapkan Pertamina tidak mampu menutup beban kerugian program satu harga. Artinya Pertamina makin terpuruk.”
Iwan sekadar mengingatkan, sejak 2 tahun lalu dimasa Dwi Sucipto sebagai Dirut, Pemerintah mendorong Pertamina untuk mempromosikan penjualan BBM Ron 90 (Pertalite) agar mengurangi konsumsi publik terhadap BBM Ron 88 (Premium). “Tapi dengan keberadaan BBM Ron 89 Vivo menunjukan bahwa kampanye tersebut akan bertolak belakang dengan usaha yang telah dilakukan selama ini. Jadi sekarang baru ketahuan ada apa dibalik program satu harga dan promosi Pertalite. Ada udang dibalik batu,” ucapnya.
Iwan Ratman menilai dengan adanya Vivo yang menjual Premium lebih murah dari Pertamina, tampaknya Pemerintah ingin Pertamina lebih bisa bersaing dengan swasta dalam menjual Premium yang lebih murah. Namun di satu pihak, Pemerintah memberi beban Pertamina dengan beban harga BBM satu harga.
“Jadi tidak salah kalau Pemerintah memang ingin mengkerdilkan Pertamina. Karena ibarat tinju: Pertamina bertarung dengan tangan terikat sehingga lawan dengan mudah dapat meng- KO-kan Pertamina,” tegasnya.
Iwan Ratman menyayangkan jika Pertamina tidak mendapat perlindungan. “Pertamina adalah anak kandung Pemerintah yang sebenarnya wajar mendapatkan perlindungan dalam persaingan. Di semua negara, perusahaan minyak nasional pasti dilindungi oleh Pemerintahnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan yang sehat dalam berbisnis migas,” pungkasnya. (pam)
