Prioritas Pemerataan Kelistrikan ke Seluruh Pelosok Negeri

0
621
foto: IESR

Jakarta, geoenergi.co.id – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana saat menjadi pembicara di acara Indonesia Energy Outlook 2018 oleh Institute for Essential Service Reform di Jakarta, Kamis (21/12), memaparkan pendapat mengenai pengembangan ketenagalistrikan di tahun 2017 ini.

Pengembangan ketenagalistrikan yang mengedepankan pemerataan kelistrikan untuk daerah-daerah yang gelap gulita sebagai perwujudan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat. “Pemerintah menjamin pemerataan makin meluas, elektrifikasi rasio naik, tapi pada saat yang sama PLN tidak boleh menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) dan berusaha menurunkan nilai jual listrik agar terjangkau harganya,” papar Rida.

Rida menggambarkan kondisi kelistrikan di Papua yang diresmikan infrastruktur ketenagalistrikannya oleh Presiden Joko Widodo Rabu (20/12), bahkan untuk memasang listrik masyarakatnya masih perlu disubsidi. “Belum lagi bayar bulanannya, tentunya makin mahal (akan) menjadi beban,” cerita Rida.

Karena itu imbuh Rida, tugas utama Pemerintah di daerah-daerah itu adalah meningkatkan kesejahteraannya, juga menurunkan harga listriknya. “Disana masih banyak yang baru menikmati listrik, bahkan sudah sangat senang menerima sebuah bola lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), kita harus memprioritaskan pemerataan dahulu agar berkeadilan,” tegas Rida.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mengutamakan daya saing masyarakat. Dengan harga listrik yang murah ini ekonomi rakyat akan berkembang dan akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia. “Bapak Presiden juga minta agar daya saing juga naik, artinya produk-produk kita juga naik,” lanjutnya.

Dua hal inilah yang diprioritaskan dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional tahun ini. Namun, hal tersebut dipastikan Rida tidak akan mengurangi komitmen dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025. “Kita upayakan maksimum, Bapak Menteri ESDM sangat pro EBT dan berkomitmen dengan Paris Agreement, untuk berkontribusi kepada dunia dalam aksi mitigasi perubahan iklim,” katanya.

Rida juga menegaskan bahwa energi listrik tidak hanya tanggungjawab Kementerian ESDM tapi juga Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) sendiri ada 8 (delapan Kementerian/Lembaga) yang terlibat dalam meningkatkan elektrifikasi, dan juga satu lagi Pemda sebagai instansi vertikal Pemerintah di daerah yang merupakan kunci akhir kesuksesan pemerataan energi. (pam)

LEAVE A REPLY