SP PLN Minta Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Diturunkan

0
704

Jakarta, geoenergi.co.id – Di tengah upaya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) mendesak pemerintah agar komponen harga batubara dimasukkan dalam skema penghitungan tarif listrik, justru Serikat Pekerja (SP) PLN menolak gagasan itu. Sebab apabila harga batubara acuan (HBA) dimasukkan di dalam penghitungan tarif, maka potensi terjadinya kenaikan tarif listrik akan terjadi dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, kebutuhan batubara untuk pembangkit yang dioperasikan oleh PLN maupun IPP dalam setahun sekitar 70 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 50 juta ton untuk pembangkit listrik milik PLN dan 20 juta ton dari IPP. Sementara harga batu bara acuan (HBA) untuk Januari 2018 kemarin ditetapkan sebesar USD95,54 per ton.

Menurut Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda, saat konferensi pers di hadapan awak media di Kantor PLN Pusat, hari Rabu (7/02/2018) meminta pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk tidak mengakomodir usulan dari PLN tersebut. “Nantinya justru konsumen listrik yang akan dirugikan, karena pemasukan HBA dalam penghitungan tarif hanya akan menaikkan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Sehingga pada akhirnya tarif listrik dipastikan akan naik. Padahal pemerintahan Jokowi pada saat kampanyenya berjanji akan menurunkan tarif energi,” tegas Jumadis. 

Lebih lanjut Jumadis menyebutkan, “Kenaikan tarif listrik akibat BPP yang ikut terkerek karena batubara yang lebih mahaltentu hanya akan menambah beban masyarakat karena harus membayar listrik lebih besar. Oleh karena itu kita menolak HBA dimasukkan dalam skema itu (penentuan tarif adjustment).”

Jumadis juga mendesak agar pemerintah membantu PLN untuk mendapatkan batubara dengan lebih murah. “Caranya dengan menurunkan atau mengendalikan harga batubara yang memang saat ini tengah melonjak. Sekitar 60 persen pembangkit listrik yang dioperasikan PLN ataupun Independent Power Producer (IPP) menggunakan batubara,” kata Jumadis. 

Jumadis mempersilahkan pemerintah untuk mengacu HBA internasional apabila itu untuk tujuan ekspor. Namun apabila HBA yang digunakan untuk pembangkit diharuskan menyesuaikan dengan harga domestik. Sebab faktanya batubara yang digunakan adalah batubara dari dalam negeri.

“PLN jangan ikuti mekanisme pasar, karena batubara milik Indonesia sendiri, kalau itu untuk ekspor silahkan saja,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan batubara, Jumadis meminta pemerintah mengevaluasi dan menurunkan harga gas alam untuk domestik khususnya untuk pembangkit listrik. Dia mengusulkan untuk harga gas minimal sama dengan harga di Malaysia sekitar USD 4,7 per MMBTU. Padahal sebagian besar gas alam di Malaysia adalah produk impor dari Indonesia. Dengan harga gas alam yang lebih murah, dipastikan nantinya BPP pembangkit listrik juga akan ikut turun. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada penurunan tarif listrik.

“Bila energi primer bisa dikelola dengan baik, maka PLN bisa hemat Rp40 triliun. Apalagi kalau PLN bisa lakukan langkah efisiensi lainnya, itu nilainya akan jauh lebih besar,” pungkas Jumadi. (Pam)

LEAVE A REPLY