BPH Migas Gelar Public Hearing Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

0
173

Tangerang – BPH Migas menyelenggarakan Public Hearing Revisi Peraturan BPH Migas No. 8 Tahun 2013 Tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang bertempat di Hotel Santika, Tangerang Selatan, Kamis, 8 Februari 2018.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur pipa pengangkutan gas bumi serta untuk meningkatkan efisiensi, Komite BPH Migas, Saryono Hadiwidjoyo, Hari Pratoyo dan Jugi Prajogio memimpin langsung public hearing revisi Peraturan BPH Migas No 8 Tahun 2013 ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari para stakeholder dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi gas bumi, dan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur pengangkutan gas bumi melalui pipa.

IMG-20180208-WA0015

Revisi atau penyempurnaan Peraturan BPH Migas No 8 Tahun 2013 ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru berlaku, yaitu Peraturan Menteri ESDM No 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menggantikan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2009 dengan beberapa poin perubahan utama, antara lain :

• BPH Migas terlibat sejak awal dalam pekerjaan EPC proyek pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas
• Pengaturan rasio modal yang berasal dari ekuitas dan pinjaman. Pembatasan presentase ekuitas di angka maksimum 70%.
• Pemberlakuan skema penetapan tarif baru. Skema baru ini terdiri dari capacity charge untuk jaminan investasi infrastruktur dan comodity charge untuk jasa pengangkutan gas yang dialirkan
• Penentuan WACC (Weighted Average Cost of Capital) dengan menggunakan parameter pasar domestik yang lebih familiar dan dapat diterima oleh publik.
• Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang baru, yaitu Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No 4 Tahun 2018.

BPH Migas yang berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 memiliki tugas dan fungsi dalam pengaturan dan penetapan tarif menyelenggarakan Public Hearing ini agar tarif dapat dilaksanakan secara akuntabel, adil, transparan, dan wajar. (Pam)

LEAVE A REPLY