Jakarta, www.geoenergi.co.id – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menggelar konferensi pers
terkait SK NO.039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan, Nomenklatur Jabatan & Pengesahan Tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina. Di depan para awak media yang hadir di kantor federasi, Jakarta, Rabu (14/2), dia menyayangkan keluarnya SK tersebut. Alasannya perombakan di jajaran direksi Pertamina justru menambah besar jumlah direktur. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kinerja keuangan dari Pertamina.
“Penambahan dua direktorat baru justru tidak efisien. Pengeluaran Pertamina akan bertambah besar. Sewaktu penambahan satu direktorat saja, direktorat asset, Pertamina mengeluarkan biaya operasional sebesar 1 juta US Dollar setahun. Bagaimana dengab penambahan dua direktorat baru?” kata Noviandri.
Noviandri juga melihat keputusan dari Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengkhianati keinginan atasannya, Presiden Joko Widodo, yang ingin adanya efisiensi di tubuh BUMN migas terbesar di negeri ini.
Disamping itu Noviandri juga menganggap Rini Soemarno mengambil keputusan secara sepihak karena Komisaris Pertamina tidak mengetahui bahkan tidak diajak berunding saat ingin mengubah jajaran direksi. Selain itu, Rini juga dianggap Noviandri mengambil keputusan tanpa melalui kajian-kajian ilmiah.
“Saya menilai keputusan ini tidak melalui kajian ilmiah. Ada kemungkinan ini atas keinginan pemerintah tanpa melibatkan direksi dan komisaris lain di Pertamina. Ini kurang tepat,” tegasnya.
Oleh karena itu tidak berlebihan bila FSPPB menduga ada upaya untuk menghabisi keuangan Pertamina secara perlahan menjelang Pilpres 2019. “Kami menduga ada upaya untuk menghabisi keuangan Pertamina jelang Pilpres 2019 nanti,” katanya.
Di kesempatan itu juga Noviandri melontarkan imbauan kepada lembaga BPK dan KPK untuk mengaudit dan menelisik ada apa dibalik keluarnya keputusan tersebut.
Noviandri juga secara tegas menyatakan agar para Komisaris di Pertamina mengundurkan diri. Itu perlu dilakukan oleh pihak komisaris karena keberadaan kompetensi mereka sudah tidak dianggap. (Pam)
