Jakarta, www.geoenergi.co.id – Pihak SKK Migas menyampaikan bahwa industri hulu migas akan bisa berkembang lebih cepat apabila mendapat dukungan dari industri Engineering, Procurement, Construction Instalations (EPCI) yang kuat. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas sebagai pengguna barang dan jasa memang sangat tergantung dengan industri penunjang migas dalam negeri, termasuk untuk EPCI, dalam menjalankan kegiatan operasi hulu migasnya.
“Kalau industrinya (EPCI) kuat tentunya kami akan sangat senang, karena industri kami bisa bertumbuh, bukan hanya menggeliat tetapi bisa lari,” kata Bayu Murbandono, Senior Manager Kapasitas Nasional SKK Migas dalam diskusi bertajuk “Optimasi EPC Migas Terintegrasi dan Strategi Penguatan Kapasitas Nasional dalam Menunjang Geliat Industri Migas Nasional” yang digelar oleh Komunitas Migas Indonesia (KMI) di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (4/4).
Pemerintah sendiri telah membuat road map untuk pengembangan industri EPCI nasional, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013. Di mana untuk jangka pendek pada periode tahun 2013-2016, jasa EPCI nasional untuk kegiatan hulu migas di darat harus mencapai 30%, sementara untuk EPCI di laut sebesar 35%. Lalu, untuk jangka menengah tahun 2017-2020, yang berarti periode sekarang ini, EPCI nasional di darat sudah harus bisa mencapai 70%, dan di laut sebesar 45%. Sedangkan untuk jangka panjang periode tahun 2021-2025, EPCI nasional di darat sebesar 90%, dan di laut sekitar 55%.
“Untuk jangka menengah sekarang ini teman-teman EPCI harus aware, karena sudah diminta yang darat 70 persen, dan laut 45 persen. Yang darat itu cukup besar karena mungkin teknologinya relatif sudah ada, tapi itulah tantangan kita bersama,” papar Bayu.
Diterangkan Bayu, industri EPCI migas nasional diharapkan juga harus berkembang di daerah, tak hanya terpusat pada tingkatan nasional. Dengan pengembangan industri EPCI pada tingkatan daerah akan berimbas positif bagi masyarakat serta industri terkait di daerah yang bersangkutan. “Harus ada pengadaan untuk daerah, enggak semua di Jakarta, supaya multiplier effect juga terjadi daerah,” pungkasnya. (Pam/foto: KMI)
