SHARE
Facebook
Twitter
foto: Pam

Jalarta, Geoenergi – Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia “API” Abadi Poernomo, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi “EBTKE’’ Rida Mulyana dan Ketua IIGCE 2016 Heribertus Dwiyudha, pada hari ini, Selasa (19/4/2016), menghadiri acara Geothermal Community Gahering” di Hotel Double Tree, Jakarta dalam rangka peluncuran “Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition “IIGCE” 2016 yang akan dilaksanakan di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center pada tanggal 10 – 12 Agustus 2016.

Dalam acara ini, Abadi Poernomo menyampaikan bahwa IIGCE telah menjadi agenda resmi API yang merupakan kelanjutan acara konvensi dari tahun lalu sekaligus merupakan forum Pertemuan Ilmiah Tahunan “PIT” ke-16. Mengusung tema “Innovative Breakthrough to Achieve 7000 MW Geothermal Development by 2025”. Sesuai dengan temanya, acara IIGCE tahun keempat ini lebih menekankan bahwa diperlukan adanya inovasi dalam pembangunan panas bumi, hal ini pun di sesuaikan berdasarkan KEN 2050, target yang dibebankan pada Panasbumi adalah sekitar 7000 MW pada tahun 2025.

Melanjutkan sukses IIGCE tahun lalu yang dihadiri lebih 500 dari peserta serta  5000 orang yang berkunjung ke eksibisi baik dari dalam maupun luar negeri, maka IIGCE 2016 yang direncanakan akan dibuka kembali oleh Presiden RI, Bpk. Joko Widodo, diharapkan akan menjadi tradisi berkelanjutan bagi komunitas Panasbumi sebagai ajang untuk berdiskusi masalah-masalah panasbumi serta berbagi pengalaman dan keahlian bagi kepentingan bersama antara industri, kampus dan pemerintah.

Dalam acara ini API menyampaikan bahwa hingga saat ini pengusahaan panasbumi masih dirasakan belum berjalan optimal, yang diidentifikasikan oleh 4 (empat) persoalan mendasar yang menghambat pengusahaan panasbumi yaitu : pertama, informasi potensi panasbumi yang harus didukung data-data yang valid dan mendasari perkiraan, kedua masalah tarif/ harga listrik dari PLTP yang memberikan nilai keekonomian sesuai dengan tingkat resiko eksplorasi dan eksploitasi cadangan panasbumi, ketiga batas waktu dan komitmen pemenang lelang Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) untuk merealisasikan pembangunan proyek dalam kurun waktu yang ditargetkan, keempat peraturan perundangan yang memberikan kepastian didalam melaksanakan pengusahaan panasbumi, antara lain dengan tidak diterbitkannya peraturan perundangan baru yang membebani keekonomian proyek, adanya kepastian perijinan ditingkat pusat dan daerah serta  kepastian mengenai pengadaan lahan. Untuk menghadapi persoalan ini  API telah dan akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan energi panasbumi di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

“Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) adalah organisasi profesi tempat bergabungnya para pakar, peneliti, pemerhati dan perusahaan. API merupakan mitra kerja pemerintah dalam memberikan masukan-masukan, kajian ilmiah dalam beberapa hal dengan visi untuk dapat mempercepat pengembangan energi Panasbumi di Indonesia, oleh karena itu hasil kegiatan IIGCE 2016 akan menjadi suatu bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan,” ujar Abadi. (Pam)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY