SHARE
Facebook
Twitter
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, S.H., M.Hum (foto: Pam)

Jakarta, Geoenergi – Persidangan Praperadilan kasus dugaan pencurian listrik di PT Wirajaya Packindo yang dipimpin oleh Hakim tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sdr. Made Sutrisna, S.H., M.Hum hari Selasa, 24 Mei 2016 telah memutuskan HR tidak dapat disangka telah melanggar hukum. Karena bertindak atas nama korporasi  dengan kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Wirajaya Packindo. Dengan begitu status tersangka HR pun harus batal demi hukum. Namun demikian Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menegaskan akan kembali melakukan upaya hukum menyusul putusan praperadilan tersebut.

Sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan penggunaan tenaga Iistrik yang bukan haknya secara melawan hukum (pencurian Iistrik) sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT Wirajaya Packindo dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling tinggi Rp. 2,5 Miliyar.

PPNS Ditjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu
PPNS Ditjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu

“Pasal 51 ayat (3) UU 30 2009 disebut orang per orang, sementara hakim berpandangan yang bersangkutan bertindak dalam satu korporasi. Sedangkan penyidik kami berkeyakinan HR yang menggerakkan pencurian yang kebetulan saja menjabat komisaris utama dan pemilik saham terbesar. Dari keterangan saksi kunci, diketahui HR melakukan pertemuan. Jadi orangnya yang kita kejar, bukan jabatannya di dalam perusahaan,” jelas PPNS Ditjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, kepada wartawan usai persidangan.

PPNS Ketenagalistrikan telah menetapkan 5 (lima) tersangka dan dari kelima tersangka tersebut, 4 (empat) orang berasal dari petugas alih daya (outsourching) PT PLN (Persero), dan sudah dilakukan vonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2016 dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) ,bulan dan denda ‘sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Satu orang tersangka yaitu HR selaku pemilik saham terbesar PT Wirajaya Packindo disangkakan turut serta menyuruh keempat orang terpidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP. Pihak HR melalui kuasa Hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Patria Yustisi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor Perkara 75/PID.PRAP/2016/PN.Jkt.Sel.

Perbuatan tersebut dilakukan sejak tanggal 8 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 sehingga menimbulkan kerugian pada PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 167,85 milyar. Dengan dilakukan Penyidikan oleh PPNS Ketenagalistrikan, Pemerintah berharap ada efek jera terhadap pelaku pencurian Iistrik karena berdampak terhadap kelangsungan penyediaan tenaga Iistrik, selain itu pencurian Iistrik dapat juga berdampak kepada bahaya kebakaran.  (Pam)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY