SHARE
Facebook
Twitter
FSPPB mengadakan buka puasa bersama dan FGD UU Migas sebagai Pilar Utama Kedaulatan Energi Nasional (Foto: Pam)

Jakarta, Geoenergi – Arie Gumilar, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam acara buka puasabersama dan focus group discussion bertema  “UU Migas sebagai Pilar Utama Kedaulatan Energi Nasional” di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, Jumat (17/6.2016) megungkapkan ada lima pokok penting yang berhubungan dengan reisi UU Migas baru.

FSPPB mengusulkan lima hal dalam proses revisi UU Migas, yakni: Pertama, pengelolaan migas harus berorientasi dengan konstitusi UUD 45 Pasal 33 dan tata kelola migas untuk kepentingan nasional. Kedua, negara dengan kekayaan mineral right harus menyerahkan hak penguasaan mining right dan hak pengusahaan economic right dengan memberikan kuasa sepenuhnya pada satu BUMN yakni Pertamina.

Ketiga, Pertamina harus diberikan pengaturan khusus sebagai pemegang kuasa pengusahaan migas. Keempat, badan usaha hilir harus memiliki kualifikasi infrastruktur yang meliputi wilayah remote. Dan kelima, penetapan harga bahan bakar PSO ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan keterjangkauan harga di konsumen.

Sementara itu menurut Faisal Yusra, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), penguasaan hulu migas nasional oleh Pertamina hanya sebesar 15 hingga 20 persen. Kondisi seperti ini, dinilai mengancam ketahanan energi nasional. Sebab, tidak seharusnya Pertamina sebagai tuan rumah tidak mendominasi penguasaan migas nasional. Artinya, kondisi ini sangat mengancam ketahanan energi negara kita.

Faisal melanjutkan walaupun memberi kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, dominasi asing dalam pengelolaan migas juga dinilai memiliki kerawanan energi yang tinggi. Karena itu UU Migas harus diarahkan kepenguasaan dilakukan oleh Pertamina yang bertindak sebagai National Oil Company. (Pam)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY