JAKARTA, GEOENERGI – Lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia atau sekitar 75,3 % mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna menjamin ketersediaan pasokan listrik. Itulah salah satu poin penting yang terungkap dari hasil jajak jajak pendapat secara nasional yang dilakukan Sigma Research. Jajak pendapat dengan menyebar kuesioner dengan melibatkan 4.000 responden di 34 propinsi sekitar bulan Oktober sampai Desember 2015.
Hasil survei itu juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mendukung PLTN beralasan jenis pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga lebih menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional.
Selain itu, harga listrik yang lebih murah menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih untuk menerima PLTN. Kondisi sebaliknya, masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan PLTN di Indonesia, yang paling besar karena mempertimbangkan kemungkinan kecelakaan PLTN dan kebocoran radiasi yang bisa terjadi.
Faktor pertimbangan lainnya adalah PLTN akan menghasilkan limbah radioaktif yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.
“Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menyadari potensi pemanfaatan energi nuklir dan kontribusinya untuk menjamin pemenuhan dan kestabilan pasokan listrik di Indonesia,” ujar Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto, pada konferensi pers, Senin, 28 Desember 2015, di kantornya di Jakarta.
Angka dukungan tersebut terus konsisten naik dari sebelumnya 49,5 persen (2011), 52,9 persen (2012), 64,1 persen (2013), 72 persen (2014) dan 75,3 persen (2015). Yang paling menarik adalah masyarakat di luar Pulau Jawa lebih menginginkan kehadiran PLTN (79,4 persen) dibandingkan dengan di Pulau Jawa sebesar (72,0 persen).
“Ada kemungkinan itu karena dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan di luar Pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman,” kata Djarot.
Selain itu yang menarik dari hasil jajak pendapat itu adalah penduduk urban juga lebih menginginkan PLTN (78,3 persen) dibandingkan dengan penduduk pedesaan (72,3 persen). Dan, terungkap pula bahwa unsur yang paling dipercaya untuk memberikan penjelasan terkait PLTN adalah presiden yang ada pada urutan pertama, dan pada urutan kedua adalah pakar, sedangkan urutan ketiga adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
