Jakarta, www.geoenergi.co.id – Diskusi PWYP Knowledge Forum dengan tema “Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas.” dilaksanakan hari Jumat (3/3) menghadirkan Bupati Bojonegoro Suyoto. Dalam diskusi tersebut, Kang Yoto biasa disapa seperti itu mengungkapkan, “Anggaran dan partisipasi publik yang lemah akan jadi persepsi publik. Karenanya, kami memilih pemerintahan yang terbuka (OGP).”
Lebih lanjut, Kang Yoto mengungkapkan bahwa proses pemerintah terbuka di Kabupaten Bojonegoro berjalan panjang. Selain itu, tidak mudah mengubah kepercayaan individu menjadi institusional. “Open Contracting di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mencakup kontrak bisnis, namun mencakup kontrak politis dan profesional,” tegasnya.
Proses bisnis Open Contracting di Kabupaten Bojonegoro dimulai dari usulan masyarakat melalui e-Musrenbang, imbuh Kang Yoto. Contohnya, masuk ke perencanaan pemerintah (e-Planning), penyusunan anggaran (e-Budgetting), pengadaan (e-Procurement), dan pelaporan (e-reporting).
“Semua dokumen pengadaan dibuka, termasuk alasan pemilihan mitra, juga komentar masyarakat. Jadi tak ada lagi rekanan abal-abal. Once you open, you never close again. Karena masyarakat berhak tahu,” jelasnya.
Bupati Bojonegoro Suyoto mementingkan keterbukaan untuk menghindari masalah yakni utamanya korupsi. “Open Contracting di Kabupaten Bojonegoro ini ibaratnya creating new box. Karena belum ada aturan di UU,” kata Yoto.
Kang Yoto menambahkan, “Tak semua izin harus dipercepat. Izin di industri ekstraktif harus hati-hati, diperlama kalau perlu. Kan mau merusak lingkungan.”
Dalam diskusi itu juga Kang Yoto mengungkapkan soal minimnya jalur internet di kabupatennya. Tapi itu bukanlah halangan untuk masyarakat. Sebab, untuk tangani minimnya akses internet, Kabupaten Bojonegoro menggunakan radio untuk mengumpulkan aspirasi rakyat. Kemudian radio memasukkan ke @LAPOR1708. Pemkab Bojonegoro adalah pilot project @LAPOR1708 sekaligus salah satu best practice pengelolaan pengaduan. (Pam)
