Bandung, geoenwrgi.co.id – Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan kemarin, Kamis (26/10) telah meresmikan SPBU swasta Vivo. Peresmian SPBU tersebut mendapat tanggapan dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri saat berjumpa dengan awak media di Bandung, Jumat (27/10).
Menurut Novi, pasar retail BBM memang sudah terbuka dan bisa siapa saja membuka bisnis tersebut sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fairness.
Namun demikian ada hal yang mengherankan dari Novi saat persemian SPBU tersebut. “Dalam peresmian SPBU tersebut undangan peliputan media dilakukan oleh instansi pemerintah dan ini suatu yg tidak lazim, proyek pemerintah saja yang akan mengundang media adalah istansi penanggung jawab proyek tersebut,” katanya.
Selain itu yang menjadi pertanyaan dari Presiden FSPPB adalah kedatangan pejabat pemwrintah saat peresmian tersebut. “Hal yang mengherankan dan tentunya menjadi pertanyaan publik bahwa peresmian SPBU tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini Mentri ESDM beserta jajaran pejabatnya, apa maksud dari semua ini?” tanya Novi.
Saat ini pemerintah sedang mendorong penggunaan energi bersih dan untuk kendaraan bermotor tentunya dengan kualitas BBM yang baik seperti penggunaan BBM dengan standar Euro 4 dan secara bertahap ke Euro 6. Sedangkan SPBU yang barusan diresmikan oleh menteri ESDM masih menjual BBM dengan standar Ron 88, imbuh Novi.
“Ron 88 pernah dicap oleh pemerintah sebagai barang busuk melalui Ketua Tim Tata Kelola Migas dan melarang Pertamina menjualnya dan tentunya sebagai perusahaan negara harus tunduk dengan dengan keputusan pemerintah walau Pertamina harus mengeluarkan biaya untuk mengubah infrastruktur dan model kilang,” tegasnya
Dengan diresmikannya SPBU swasta ini oleh pemerintah semakin menyakinkan bahwa yang menjadi kompetitor Pertamina bukan SPBU tersebut tetapi kompetitor sebenarnya adalah Pemerintah. “Rakyat harus tahu soal ini,” tegas Novi.
Hal ini semakin dikuatkan dengan begitu banyaknya penugasan pemerintah ke Pertamina. Biaya yang timbul menjadi beban Pertamina dan tentunya hal ini sangat memberatkan kegiatan operasional Pertamina.
“FSPPB tentunya tidak akan tinggal diam menyikapi soal ini dan kami akan berkirim surat ke Presiden Jokowi menyampaikan permasalahan ini karena menurut kami sangat tidak sejalan dengan konsep nawacita,” pungkas Novi (Pam)
