Jakarta, www.geoenergi.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kepada PT PLN (Persero) melakukan penyerapan gas alam cair (LNG) dengan baik untuk menghindari uncommitted cargo yang mengakibatkan LNG dalam negeri harus dijual di pasar spot. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial saat konferensi pers capaian hulu migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/10).
Ego menyebutkan, pada tahun 2016, PLN hanya menyerap kira-kira sekitar 75% LNG yang dialokasikan untuk domestik. Sedangkan untuk 2017, sampai saat ini PLN baru menyerap 85% dari alokasi. Alhasil, terjadi uncommitted cargo yang harus dijual ke luar negeri lewat pasar spot.
“Dua tahun terakhir memang penyerapan dari pada PLN turun. Kalau tidak salah 2016 itu 75%, tahun 2017 sampai saat ini baru 85%. Jadi boleh dibilang memang ada beberapa tidak terserap. Maka dampaknya adalah ada uncommitted cargo yang harus dilempar ke spot market,” katanya.
Untuk menekan terjadinya uncommitted cargo, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, juga berupaya mencari pembeli gas. “Kemarin Pak Menteri ESDM ke Jepang, kita bicara sama buyers kita, agar kita dua-duanya punya visi yang sama, menghindari adanya spot cargo. Jadi kita kemarin ke Jepang untuk dalam rangka antisipasi (spot cargo), tapi di saat yang bersamaan kita minta PLN betul-betul melakukan penyerapan dengan baik,” ujar Ego.
Kurangnya infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab banyak LNG tak terserap di dalam negeri. Terkait Infrastruktur ini, kepada penyedia teknologi di Jepang, Menteri ESDM telah meminta agar disiapkan rig base platform power plant atau teknologi 3 in 1 yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Pak Menteri sudah minta ke para suplier teknologi di Jepang, yang dibutuhkan di Indonesia itu teknologi yang kita sebut 3 in 1 yaitu storage, regasification, langsung turbin. Karena pulau-pulau kita kecil, nggak mungkin kita di Ambon, di Papua kita bangun full power plant karena ongkosnya mahal sekali. Kita minta ke penyedia provider untuk menyediakan rig base platform power plant. Jadi small tapi 3 in 1,” papar Ego, pekan lalu.
Dengan adanya fasilitas ini, lanjut dia, akan memudahkan Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan energi di wilayah kepulauan. “Kalau Jawa memang butuh FSRU. Tapi kalau di pulau-pulau yang kecil seperti Maluku yang memiliki 1.800 pulau, tentu kita pilih yang kecil seperti rig base platform power plant. Jadi ada storage, regasification, langsung di situ dibangun pembangkit listriknya,” tambahnya. (ESDM/pam)
