Jakarta, geoenergi. co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Ignasius Jonan, Senin (14/11) memimpin Sidang ke-19 Anggota DEN. Sidang kali ini membahas perkiraan pencapaian target Energi Baru Terbarukan (EBT), penurunan harga gas bumi untuk industri dan pencapaian target Program 35.000 mega watt (MW).
Dalam pembahasan sidang, Anggota DEN mendukung pencapaian target penggunaan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Untuk itu, Menteri Jonan selaku Ketua Harian DEN mendorong kepada seluruh anggota DEN untuk giat melakukan sosialisasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) setelah seluruh dokumen legal ditandatangani. Menteri Jonan menekankan bahwa, sosialiasi ini penting dilakukan untuk menunjukkan kepada stakeholder dan dunia bahwa Pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pengembangan EBT dan sebagai bentuk komitmen Indonesia kepada upaya penurunan pemanasan global. “Kita buat plan dalam tiga bulan kedepan, sosialisasi ke organisasi internasional terkait maupun ke semua stakeholder di dalam negeri. Supaya mereka tahu bahwa yang paling penting arahnya itu EBT 23%,” tegas Menteri ESDM.
Selain itu, dalam sidang juga dibahas penurunan harga gas bumi untuk industri. Sesuai dengan Perpres No. 40 Tahun 2016, Pemerintah mentargetkan harga gas industri sampai ke plan gate tidak lebih dari US$6/MMBTU. “Tujuannya bukan untuk membuat perusahaan untung lebih banyak, namun untuk membuat industri menjadi lebih kompetitif,” jelas Menteri Jonan. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah sedang membahas industri mana saja yang bisa mendapatkan penurunan harga gas.
Selain membahas RUEN dan harga gas, Sidang ke-19 Anggota DEN juga membahas perkembangan program 35.000 MW. Peningkatan elektrifikasi dan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik terutama wilayah Timur Indonesia merupakan isu utama dalam ketenagalistrikan. “Isunya adalah pemerataan listrik. Terdapat sekitar 2.500 desa yang tidak berlistrik, 2.400-nya terdapat di wilayah timur,” ungkap Menteri ESDM.
Menteri Jonan juga menyampaikan bahwa merujuk pada perkembangan terkini dari PLN, untuk tahun 2019 dibutuhkan minimal 19.000 MW. “Saat ini, proyek listrik yang sudah Commercial Operation Date (COD) sebesar 200 MW, yang sudah tanda tangan Power Purchase Agreement (PPA) dan konstruksi 8.500 MW, Fast Track Program (FTP) 7.000 MW, total 15,5 GW hampir 16 GW. Itu ada tantangan sekitar 3.000 MW lagi yang sudah PPA tapi belum konstruksi, ini yang akan dikejar,” papar Menteri ESDM.
Selain Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) DEN, hadir juga dalam Sidang ke-19 Anggota DEN ini Anggota Unsur Pemerintah (AUP), antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.
Seluruh peserta yang hadir ikut memberikan pandangan dan rekomendasi terhadap fokus pembahasan sidang ini. Di akhir diskusi, Menteri ESDM mengingatkan kembali agar dalam waktu dekat segera dilaksanakan sosialisasi RUEN dengan penekanan pada hal-hal yang menjadi prioritas. “Target pemanfaatan EBT, efisiensi pembangkitan tenaga listrik dan standar kontrak perjanjian jual beli energi perlu disosialisasikan,” tutup Menteri Jonan.
