Jakarta, www.geoenergi.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas hari ini, Rabu (22/3) tentang Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara, di Kantor Presiden. Menurutnya, ini penting dibahas karena era menjual sumber daya alam sudah berakhir, menjual bahan mentah harus distop.
“Kita harus mulai mengubah paradigma minerba sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu ciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tren perkembangan negara-negara maju, berani lakukan lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas SDA ke negara perkuat industri pengolahan,” katanya.
Presiden berharap Indonesia harus menuju ke sana. “Negara lain justru melompat lebih cepat lagi, bergerak ke negara industri jasa. Kita harus tetap fokus untuk melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba. Kita ingin bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara lain juga bergerak sangat cepat,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga meminta permasalahan dan hambatan dalam pengembangam hilirisasi pertambangan minerba segera diselesaikan. Jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih. Presiden meminta untuk segera dipangkas secepat-cepatnya.
“Untuk kembangkan hilirisasi pertambangan, kalangan industri juga memerlukan kepastian dan jaminan operasi jangka panjang. Kalau memang diperlukan, berikan insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi. Hilirisasi industri melaju cepat jika didukung kesiapan lahan, suplai bahan baku, tenaga kerja terampil, ketenagalistrikan dan infrastruktur,” tegasnya.
Lanjut Jokowi, pengembangan hilirisasi industri minerba harus terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah tersedia infrastruktur yang dibutuhkan. Penyiapan tenaga-tenaga terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus masif dilakukan.
Presiden Jokowi yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan bisa tumbuh lebih cepat lagi. Dan, berikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja tapi juga membuat pembangunan jadi lebih merata. “Proses penataan dan redistribusi aset harus dikawal detail agar tepat sasaran dan sentuh 40% rakyat ekonomi terbawah. Presiden Jokowi minta regulasi dan perizinan yang tumpang tindih dipangkas secepat-cepatnya untuk dorong hilirisasi pertambangan minerba,” tutupnya. (pam)
