Jakarta, geoenergi.coid – Kementerian BUMN terus mempercepat pembentukan holding BUMN Migas. Padahal holding tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah energi di Indonesia yang kian tahun makin memprihatinkan.
Berbagai kalangan meminta pemerintah menghentikan rencana pembentukan holding migas, salah satunya seperti diungkapkan Pengamat Energi dan Kebijakan Publik, Agus Pambagio, ketika dihubungi wartawan, Senin (21/11/2016).
“Rencana holding ini harus dibatalkan. Enggak usahlah itu (diteruskan). Apa alasannya supaya Pertamina bisa pinjam (utang) lebih banyak? Ya sampai kapanpun pokoknya batalkan holdingisasi itu,” tegas Agus.
Lebih lanjut Agus menyatakan, masih banyak urusan migas di Indonesia yang harus dibenahi. Sebaiknya pemerintah fokus ke permasalahan migas dalam negeri yang salah satunya adalah semakin menurunnya produksi minyak di Indonesia yang semakin memprihatinkan.
Menurut Agus sekitar 50% lebih BBM yang dikonsumsi saat ini berasal dari mengimpor. Sedangkan 70% lebih LPG yang dikonsumsi masyarakat juga berasal dari impor.
“Produksi minyak kita cuma 830 ribu barel per hari. Dari dulu sudah saya bilang, kalau Pertamina fokus sajalah ke hulu, kemudian PGN hilirnya. Masalah hulu itu pelik. Karena harus mencari sumber kilang baru. Fokusnya ke situ saja. Sekarangkan dia hanya ngelola kilang-kilang tua,” kata Agus.
Agus juga menegaskan, “Cadangan migas makin menipis, produksi migas turun, infrastruktur jaringan gas bumi belum merata, masih 40% produksi gas diekspor.”
Agus juga mengingatkan, potensi kerugian negara jika holdingisasi ini terus berlanjut. Dia memang tidak menyebutkan dalam bentuk nominal angka, namun dipastikan dampak kerugiannya ke depan bakal mengerikan.
“BUMN Tbk akan hilang. Silahkan hitung tuh berapa nilai PGN. Ini nanti akan mudah dimainkan oleh para makelar. Dan kerugiannya? Silahkan hitung sendiri kalau berani, pokoknya mengerikan,” ujarnya.
Agus memberikan solusi agar industri Migas bisa lebih baik, yakni dengan membuat PGN lebih kuat lagi. Dengan cara memperbaiki hilir gas, perkuat dan dorong PGN memperluas jaringan gas di berbagai wilayah.
“Adapun dengan permudah perizinan pembangunan infrastruktur pipa gas. Salah satu kendala tidak meratanya infrastruktur gas adalah perizinan, PGN mau bangun pipa gas tapi tak diberi izin. Harus lelang, dan yang menang lelang bukan BUMN atau perusahaan kompeten di bidang infrastruktur gas,” pungkas Agus. (Pam)
