Jakarta, www.geoenergi.co.id — Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Sesditjen EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahas rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus panas bumi untuk mengoptimalisasi pengembangan panas bumi di Indonesia. Rencana itu telah masuk dalam kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu.
“Kami belum tahu bentuknya seperti apa. Apakah merger yang sudah ada atau membentuk yang baru,” kata Dadan di acara Pertamina Energy Forum 2016, di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016.
Dadan mengimbuhkan keinginan pembentukan panas bumi dikarenakan bila ada BUMN panas bumi, maka pemerintah dapat lebih maksimal ke dalam upaya mendorong pengembangan panas bumi. “Jika ada BUMN yang khusus mengelola panas bumi, maka pemerintah bisa mendorong lebih banyak misal bisa memberikan PMN atau membayar selisih harga ke BUMN tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap untuk ke depan, PT Pertamina (persero) dapat menjadi contoh kepada badan usaha lain untuk pengembangan energi baru, terbarukan dan juga upaya konservasi energi. Mekipun untuk saat ini perseroan sudah menjadi offtaker untuk sektor biodiesel dan menjadi pengembang panas bumi dengan memiliki PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). “Ke depan diharapkan bisa mengembangkan bioetanol, bioavtur, pemanfaatan energi baru terbarukan lebih optimal dan upaya konservasi serta peningkatan program efisiensi energi,” jelasnya. (esdm/pam)
