Batam, www.geoenergi.co.id – Sejak tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah memutuskan rencana pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dalam program energi nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi fosil yang kian terbatas. Dan, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini lebih dari 50 % bahan fosil masih menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi yang terus meningkat, maka pemerintah terus berupaya mencari potensi sumber energi lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan fosil.
Dari hasil studi terhadap berbagai sumber energi yang ada di wilayah Indonesia, sumber energi baru dan terbarukan (EBT), diantaranya panas bumi, angin, matahari, biomasa, mikrohidro, biodiesel, gelombang dan nuklir layak dipertimbangkan sebagai substitusi sumber energi fosil. Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, energi nuklir akan mulai dimanfaatkan pada tahun 2015-2019 dengan persyaratan keselamatan yang ketat. Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menetapkan penggunaan EBT sekitar 17 % (5 % diantaranya nuklir) hingga tahun 2025.
Sebagai langkah implementasi keputusan pemerintah itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ditugaskan untuk menyiapkan berbagai aspek teknis yang terkait dengan PLTN, yang meliputi desain, keselamatan, konstruksi, pengoperasian, fabrikasi bahan bakar, pengolahan limbah radioaktif dan dekomisioning, termasuk penyiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai operator. Penguatan SDM PLTN telah dilakukan BATAN sejak tahun 1987 dengan memanfaatkan fasiltas penelitian BATAN di Kawasan Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan (Puspiptek), Serpong.
Guna mendapatkan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan, BATAN kemudian melaksanakan studi calon lokasi PLTN. Selain aspek teknis, bersama institusi lain, BATAN juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar pembangunan PLTN dapat dipahami dan dimaknai sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik bagi keberlanjutan pembangunan nasional, baik untuk masa kini maupun masa mendatang.
Tahun 1991-1996 hasil studi telah menetapkan lokasi terpilih di Kabupaten Jepara yang memiliki potensi untuk dibangun 7-10 unit PLTN dan tahun 2011-2013 menetapkan lokasi terpilih di Provinsi Bangka Belitung yang berpotensi dibangun 10 PLTN. Sejalan dengan keinginan berbagai daerah untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Pulau Batam termasuk daerah yang tertarik untuk membangun PLTN.
Kerja sama antara BATAN dengan Badan Penguasahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah ditandatangani tahun 2015. Kerja sama tersebut diantaranya untuk mengetahui potensi energi nuklir dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di Pulau Batam. Pulau Batam yang bertumbuh dengan pesat sebagai kawasan industri, perdagangan dan pariwisata membutuhkan infrastruktur ekonomi yang kuat, termasuk pasokan listrik untuk mempertahankan keberlangsungan pertumbuhannya.
Dari seluruh investasi asing ke Indonesia, Batam menyumbangkan sekitar 11 % dan diantara wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia 30 % nya merupakan wisatawan ke Pulau Batam. Pertumbuhan industri juga meningkat pesat, terutama industri pesawat terbang dan galangan kapal. Pertumbuhan tersebut harus ditopang dengan kecukupan pasokan listrik.
Dalam upaya mendorong Batam untuk terus berkembang menjadi kawasan industri yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik, Badan Pengusaahaan (BP) Batam dan BATAN menjalin kerja sama mengembangkan energi nuklir untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sejak tahun 2015, BATAN sudah menugaskan Tim untuk melakukan studi awal (pre-elemenary study) untuk mengetahui potensi wilayah Batam dibangun PLTN. Selain dengan BATAN, BP Batam juga menjalin kerja sama dengan Rosatom, salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Rusia untuk mengembangkan PLTN di Pulau Batam.
