Jakarta, www.geoenergi.co.id – Sehubungan dengan Undangan Pertemuan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Dirjen PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia pada hari Kamis, 6 Juli 2017 di Gedung Kantor Kemenaker, maka melalui Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Rudy Permana dalam keterangan persnya, Kamis (6/7) menyatakan, “Pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Kemenaker terjadi tanpa hasil yang mengikat secara hukum.”
Lebih lanjut Rudy mengimbau “Pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.”
Disamping itu Rudy juga menegaskan bahwa Serikat Pekerja PT Pertamina Patra Niaga yang resmi hanya Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN) yang diketuai oleh Sdr. Dinda Rizki Lubis dan tidak berafiliasi dengan federasi serikat buruh manapun di Indonesia.
“PT Pertamina Patra Niaga tetap fokus menjalankan Satuan Tugas (Satgas) Idul Fitri 2017 hingga tanggal 10 Juli 2017 dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),” katanya.
Saat memberikan keterangan pers ini juga, Rudy menyampaikan permohonan maaf perusahaan. “PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab di area publik oleh pihak yang mengatasnamakan AMT Pertamina Patra Niaga. Ditegaskan kembali bahwa mereka tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga,” tegasnya.
Rudy juga meminta masyarakat untuk dapat bersikap positif dan kritis terhadap situasi yang ada, serta bijak menanggapi isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial maupun jaringan komunikasi lainnya. (Pam)
