Jakarta, www.geoenergi.co.id – Ribuan anggota SP PLN dari seluruh Indonesia mendatangi Kantor PLN Pusat di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk meminta dan mengingatkan Dirut PLN Sofyan Basir agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku demi keberlangsungan dan kebaikan kelistrikan nasional.
Dalam rapat akbar itu juga mereka menolak klausul “take or pay” pada pembangkit IPP karena merugikan PLN dan membuat tarif listrik lebih mahal, menolak rencana reorganisasi dengan sistem holding murni sehingga akan semakin mudah untuk diprivatisasi. Rapat Akbar ini juga dihadiri oleh pegawai di anak perusahaan seperti yang tergabung dalam SP PJB.
Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda mengatakan bahwa rapat akbar yang diikuti sekitar 6.500 pegawai PLN dari Sabang sampai Merauke dan pegawai di anak-anak perusahaan ini menuntut Dirut untuk menjaga kelistrikan nasional.
“Ini sangat berbahaya bagi PLN, seorang Direksi yang tidak mematuhi dan tidak mau mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dalam membuat keputusan akan berpotensi merugikan kelistrikan nasional yang pada akhirnya merugikan bangsa dan masyarakat luas”.
Lebih jauh Jumadis menguraikan, “Contoh yang terjadi saat ini dengan ketidaktaatan itu adalah semakin mendominasinya pembangkit IPP yang diberi kesempatan melalui PPA (Power Purchase Agreement) oleh Direksi saat ini. Padahal di dalam UU No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di pasal 4-nya bahwa swasta hanya dapat berpartisipasi bukan mendominasi.
“Kalau mendominasi maka dampak buruknya seperti yang saat ini terjadi di sistem kelistrikan Sumatera Selatan dimana pembangkit PLN yang murah biaya operasinya dihentikan (shutdown) atau diturunkan bebannya sementara pembangkit swasta yang lebih mahal justru dioperasikan. Dan akan terus bertambah kerugian PLN sejalan dengan bertambahnya dominasi IPP itu,” tegasnya.
Jumadis mengimbuhkan pula, tentu saja hal ini jelas merugikan PLN dan pada akhirnya harga listrik akan lebih mahal diterima masyarakat. Karena nilai ‘keekonomiannya’ atau nilai pemborosannya akan naik gara-gara biaya tambahan tadi yang pada intinya disebabkan oleh ketidakpatuhan Direksi PLN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh sebab itu SP PLN sampai pada kesimpulan akhir minta kepada pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia dan Menteri BUMN serta Menteri ESDM untuk mengevaluasi Direksi PLN saat ini, apalagi Presiden Jokowi juga mengeluhkan dan kesal terhadap 34 PLTU mangrak yang juga dilaporkan beliau ke KPK serta mahalnya harga listrik di Indonesia yang disinyalir akibat perbuatan calo.
“Kami mendukung pemerintah yang berupaya menghadirkan harga listrik yang lebih murah dan pengelolaan PLN yang profesional. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Pemerintah untuk mereformasi dan mengganti Direksi PLN yang tidak profesional ini, seperti yang disuarakan oleh peserta rapat akbar pada kali ini. Bila tidak, kami mohon maaf dengan dukungan masyarakat Indonesia demi menyelamatkan PLN dan kelistrikan nasional maka kami anggota SP PLN seluruh Indonesia selanjutnya akan menggalang mogok nasional,” kata Jumadis.
