MOU Pengambilan Saham Divestasi Freeport Indonesia Ditandatangani

0
522

Jakarta, geoenergi.co.id – Hari ini, Jumat (12/1) bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan RI Jakarta, dilakukan kegiatan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terkait Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia.

Pihak yang melakukan Penandatanganan diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Perwakilan Kementerian BUMN, Gubernur Papua, Bupati Mimika, dan Direktur INALUM yang disaksikan oleh Menteri Kemendagri dan Kepala BKPM, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, “Penandatanganan ini adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia, setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2017 lalu.”

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan perjanjian ini memberi dampak baik pada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika karena bisa mendapatkan hak partisipasi interest (PI) 10 persen untuk daerahnya. “Pemerintah Provinsi Papua & Kabupaten Mimika akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10% sesudah divestasi. Porsi tersebut untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen,” tegas Sri Mulyani.

mou inalum 2

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sri Mulyani, “Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN dan APBD. 51% persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia untuk Indonesia dan kepemilikan itu diwakili pada penandatanganan di sini.”

Dengan adanya kepemilikan saham 51% untuk Indonesia dari PTFI, maka akan meningkatkan pendapatan negara serta dapat mempercepat hilirisasi sektor tambang. “Pemerintah berharap kepemilikan 51% saham akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi tambang, membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan daerah. Pengambilan saham divestasi akan memberi manfaat untuk dan atau masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua,” beber Sri Mulyani.

Peristiwa penandatanganan MOU ini sangat berarti dan menjadi sejarah penting di Indonesia. “Perjanjian ini menjadi sejarah penting bangsa Indonesia. Harus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan NKRI dalam pengelolaan SDA yang transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor,” tutur Sri Mulyani.

Ini adalah kemajuan yang ingin kami sampaikan kepada publik, dimana keterlibatan pemerintah daerah (Pemprov Papua dan Pemkab Mimika) ada dalam kepemilikan saham divestasi ini.

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa PT Inalum akan bekerja sama dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. “PT Inalum akan mengelola 41% saham sementara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan mengelola 10% dari total 51% saham yang dimiliki Indonesia,” kata Jonan.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, “Kita akan bekerjasama dengan Pemkab Mimika dan Pemprov Papua untuk masuk sebagai 51% saham divestasi PTFI,” ungkapnya. (Pam)

LEAVE A REPLY