Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2018 Sebanyak 3.567 Kasus

0
569

Jakarta, geoenergi.co.id – Pilkada Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu,hampir tidak terjadi gejolak atau persoalan serius yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada. Sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten telah menjalankan proses pilkadanya dan berdasarkan quick count sudah dapat diketahui siapa bakal calon pemimpin yang menang meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkannya secara resmi.

Anggota Komisioner KPU, Ilham Saputra dalam acara Forum Promoter 2018 Polri yabg bertema “Kawal Pilkada Demi Indonesia yang Lebih Baik”, di Hotel Amaroossa Cosmo, Jakarta, Kamis (19/7), mengatakan dari 171 daerah yang menjalankan Pilkada tersebut total anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) demi pelaksanaan Pilkada sekitar Rp12,845 triliun. NPHD untuk tingkat propinsi sebesar Rp8,017 triliun, NPHD tingkat kabupatan dan kota sebesar Rp4,827 triliun.

IMG-20180719-WA0090

Ilham menambahkan, dalam pilkada kemarin sebanyak 152.079.997 daftar pemilih tetap yang telah dinyatakan oleh KPU. Jumlah itu terdiri dari 49,96 persen lak-laki atau sekitar 75.987.321 orang, untuk DPT perempuan sebanyak 50,04 persen atau sekitar 76.092.676 orang dan 0,37 persen merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 556.741 orang.

KPU mencatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 72,68 persen (laki – laki sebanyak 69,90 persen dan perempuan sebesar 75,93 persen). Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat partisipasinya sebesar 75,56 persen (Laki– laki sebanyak 73,46 persen dan perempuan sebesar 77,68 persen).

Sedangkan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar 73,82 persen (Laki– laki sebanyak 70,76 persen dan perempuan sebesar 76,90 persen).

Meski tergolong aman dan lancar, KPU tidak menampik adanya gugatan yang dilayangkan kepadanya atas hasil Pilkada. Sebanyak 68 gugatan telah dicatat KPU. Dari jumlah itu terdapat 8 gugatan yang dinyatakan memenuhi ambang batas. Kedelapan gugatan tersebut terjadi untuk hasil Pilkada di Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Kabupaten Deiyai.

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan pihaknya telah menerima laporan pengaduan terkait pelaksanaan Pilkada sebanyak 1.167 kasus dan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 2.400 kasus. Total catatan Bawaslu atas laporan dan dugaan pelanggaran sebanyak 3.567 kasus. (Pam)

LEAVE A REPLY